Mahkamah Agung RI

Jakarta - Humas: Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 04 Tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2025 tentang Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2025, serta evaluasi atas implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah beserta perubahannya.

Dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024 Nomor PE.09.03/SP-868/0202/1/2024 tanggal 31 Desember 2024, diperoleh nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Level 2 (Berkembang) dengan nilai 2,965, nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,031, dan nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,910. Atas kondisi tersebut maka Mahkamah Agung belum dapat memenuhi persyaratan untuk pengusulan evaluasi Pembangunan Zona Integritas unit Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pada tahun 2025 ini tidak ada pengusulan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung RI, namun demikian proses monitoring pelaksanaan pembangunan zona integritas pada unit kerja yang telah meraih predikat WBK/WBBM tetap berjalan seperti biasa.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)