Badan Pengawasan MA-RI

Mahkamah Agung menegaskan kembali larangan pemberian parsel kepada pejabat Mahkamah Agung dan pimpinan pengadilan, sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2013. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

Seluruh aparatur peradilan dihimbau untuk menolak gratifikasi yang dapat memengaruhi independensi serta melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Mahkamah Agung atau GOL KPK.

Langkah ini bertujuan memperkuat transparansi, menjaga integritas peradilan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

LAMPIRAN SURAT EDARAN